HUBUNGAN EKONOMI BUDAYA POLITIK DENGAN PARIWISATA
A. manusia sebagai sosial budaya
Hakekat Manusia sebagai Makhluk
Sosial
Menurut kodratnya manusia adalah
makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, selain itu juga diberikan yang
berupa akal dan pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam
hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama
dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu
menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk, karena itu dengan sendirinya manusia
akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya.
Tanpa bantuan manusia lainnya,
manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain,
manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau bicara, dan bisa
mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya.
Manusia dikatakan makhluk sosial
karena :
-Manusia tunduk pada aturan,
norma sosial.
-Perilaku manusia mengharapkan
suatu penilaian dari orang lain.
-Manusia memiliki kebutuhan untuk
berinteraksi dengan orang lain.
-Potensi manusia akan berkembang
bila manusia hidup ditengah-tengah manusia.
Hakekat Manusia sebagai Makhluk
Budaya
Manusia sebagai makhluk berbudaya
tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk
menciptakan kebahagiaan. Karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakekatnya
adalah sesuatu yang baik, benar, dan adil, maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan
kebaikan, kebenaran, dan keadilan sajalah yang berhak menyandang gelar “Manusia
Berbudaya”.
-Kebudayaan itu hanya dimiliki
oleh umat manusia.
-Kebudayaan itu tidak diturunkan
secara biologis melainkan diperoleh melalui proses belajar.
-kebudayaan itu didapat, didukung
dan diteruskan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
Rumusan masalah:
-Mengapa Manusia disebut sebagai
makhluk sosial dan makhluk yang berbudaya?
-Apakah definisi manusia sebagai
makhluk sosial dan budaya?
-Bagaimanakah perwujudan
masyarakat Indonesia sebagai makhluk sosial yang berbudaya
Pembahasan
-Manusia sebagai makhluk sosial
dan makhluk yang berbudaya
-Manusia sebagai makhluk individu
berupaya merealisasikan segenap potensi dirinya, baik potensi jasmani maupun potensi rohani serta
potensi lainnya.
-Manusia sebagai makhluk sosial
memiliki implikasi-implikasi :
-Kesadarann akan ketidakberdayaan
manusia bila seorang diri.
-Kesadaran untuk senantiasa dan
harus berinteraksi dengan orang lain.
-Penghargaan akan hak-hak orang
lain.
-Ketaatan terhadap norma-norma
yang berlaku.
Sebagai makhluk individu ataupun
makhluk sosial hendaknya manusia memiliki kepribadian. Yang dimaksud dengan
kepribadian adalah susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang dibangun oleh
perasaan, pengetahuan, dan dorongan.
Manusia Sebagai makhluk sosial
Manusia sejak awal kelahirannya
adalah sebagai makhluk sosial (ditengah keluarganya). Makhluk yang tidak dapat
berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia memerlukan mitra untuk
mengembangkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sebagai individu, manusia
dituntut untuk dapat mengenal serta memahami tanggung jawabnya bagi dirinya
sendiri, masyarakat dan kepada Sang Pencipta.
Meskipun banyak spesies
berprinsip manusia sebagai makhluk
sosial akan membentuk kelompok berdasarkan ikatan / pertalian genetik,
perlindungan-diri, atau membagi pengumpulan makanan dan penyalurannya, manusia
dibedakan dengan rupa-rupa dan kemajemukan dari
yang mereka bentuk entah untuk kelangsungan hidup individu atau kelompok
dan untuk pengabadian dan perkembangan, serta
identitas kelompok, penerimaan dan dukungan dapat mendesak pengaruh kuat
pada tingkah laku individu, tetapi manusia juga unik dalam kemampuannya untuk
membentuk dan beradaptasi ke kelompok baru.
Manusia sebagai makhluk sosial
artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia
tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia
mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap
manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan
manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah disebut sebagai
makhluk sosial.
Manusia Sebagai Makhluk Budaya
Secara bahasa manusia berasal
dari kata “manu” (Sansekerta), “mens” (Latin), yang berarti berpikir, berakal
budi atau makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain). Secara
istilah manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan
atau realitas, sebuah kelompok (genus) atau seorang individu.
Budaya atau kebudayaan dalam
Bahasa Belanda di istilahkan dengan kata culturur. Dalam bahasa Inggris
culture. Sedangkan dalam bahasa Latin dari kata colera. Budaya adalah suatu cara hidup yang
berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari
generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk
sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan,
dan karya seni.
B. hubungan ekonomi budaya politik dengan pariwisata
PARIWISATA
Budaya sangat erat kaitannya
dengan pariwisata. Mengapa demikian ? karena bisa kita lihat dari definisi
Budaya yang merupakan simbol masyarakat sekitar yang di dalamnya terdapat makna
yang mencakup segala hal yang merupakan hasil cipta, karya manusia. Sedangkan
Pariwisata merupakan rangkaian perjalanan yang di lakukan oleh seseoarang atau
kelompok orang diluar tempat tinggalnya yang bersifat sementara untuk berbagai
tujuan (seperti berlibur, menikmati keindahan alam dan budaya, bisnis, dll).
Kemudian dari pengertian masing – masing diatas dapat kita ketahui bahwa
hubungan antara Budaya memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya dengan
Pariwisata.
Adanya Budaya di tempat
pariwisata itu akan dapat memberikan nilai lebih bagi wisatawan yang datang
untuk berkunjung ke tempat tersebut. Sehingga dapat juga kita simpulkan bahwa
pariwisata budaya merupakan aktivitas pertukaran informasi dan simbol – simbol
budaya yang di dalamnya terdapat tempat, tradisi, kesenian, upacara, dan
identitas yang lainnya yang terdapat di tempat tersebut untuk dapat dinikmati
oleh setiap wisatawan yang datang berkunjung.
Budaya sangat mempengaruhi
prospek dari kegiatan pariwisata, budaya mencerminkan keadaan sosial dan alam
suatu wilayah yang akan menjadi destinasi pariwisata. Budaya Indonesia
misalnya, budaya Indonesia sangat beragama, maka dari itu keragaman budaya
Indonesia menjadikan daya tarik tersendiri untuk para wisatawan lokal maupun
mancanegara.
Budaya tidak akan pernah lepas
dengan pariwisata ,karena budaya ada sangkut pautnya dengan pariwisata yaitu
tanpa adanya budaya kegiatan pariwisata tidak akan menarik lagi , akan terasa
hambar dikarenakan budayalah yang menarik perhatian para wisatawan tersebut .
dengan adanya budaya jugalah mereka mengetahui seluk beluk serta kebiasaan
daerah yang mereka kunjungi dan apabila ada budaya yang menurut mereka unik
akan memberi rasa puas tersendiri untuknya . sehingga mereka akan didorong rasa
ingin tahu untuk mengunjungi negara-negara yang memiliki budaya yang khas
contohnya seperti di Indonesia.
budaya dan pariwisata saling
memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. dengan budaya
yang dimiliki oleh daerah-daerah tertentu, maka aspek pariwisata akan
berkembang melalui kebudayaan itu sendiri. dimana aspek pariwisata juga
bberperan terhadap kebudayaan. dengan adanya pariwisata maka keanekaragaman
kebudayaan khususnya di Indonesia akan dapat secara luas di kenal oleh
masyarakat domestik maupun mancanegara, sehingga dapat menambah devisa negara.
Pariwisata sendiri bertujuan
untuk memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan keindahan alam dan kebudayaan
Indonesia. Pengembangan pariwisata di Indonesia tidak terlepas dari potensi
yang dimiliki oleh Indonesia. Pariwisata itu sangat bergantung pada budaya yang
dimiliki setiap daerah. Seperti halnya Indonesia yang memiliki berbagai ragam
kebudayaan. Misalnya sebuah tarian, sejarah suat tempat, Rumah adat, candi,
prasasti, kebiasaan masing – masing daerah, dsb. Unsur – unsur kebudayaan
itulah yang harus ditonjolkan dan harus digali lebih dalam laggi. Karena itu
akan berdampak pada besar kecilnya prosentase angka wisatawan yang berkunjung
untuk berwisata ke Indonesia. Semakin banyak budaya yang ada di Indonesia,
semakin banyak pula Tourism yang berwisata ke Indonesia.
Pariwisata dan budaya adalah hal
yang tidak bisa dipisahkan, diantara keduanya membentuk hubungan saling
menguntungkan (simbiosis mutualisme). Pariwisata tanpa adanya budaya dari
masyarakat hanya akan menjadi suatu kegiatan “jalan-jalan” biasa, sehingga
dalam perkembangannya bisa saja periwisata di daerah tersebut tidak dapat
berkembang karena terlalu monoton. Begitu juga dengan budaya, budaya tidak akan
bisa diketahui oleh masyarakat luas tanpa adanya kegiatan pariwisata. Budaya di
suatu daerah bisa menjadi suatu ikon pariwisata yang akan menjadi daya tarik
wisata. Jadi hubungan diantara pariwisata dan budaya bisa menimbulkan berbagai
keuntungan, yaitu meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja , budaya
di daerah tersebut semakin terkenal di mata nasional maupun internasional, dan
secara tidak langsung budaya di daerah tersebut bisa semakin lestari.
Pariwisata adalah perjalanan dari
satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun
kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan
dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu (Spillane,1987:21).
Dalam teori evolusionisme
multilinier mengemukan bahwa proses perkembangan berbagai kebudayaan itu
memperlihatkan adanya beberapa proses perkembangan yang sejajar. Kesejajaran
itu terutama nampak pada unsur yang primer sedangkan unsur kebudayaan yang
sekunder tidak nampak perkembangan yang sejajar dan hanya nampak perkembangan
yang khas. Proses perkembanan yang tampak sejajar mengenai beberapa unsur
kebudayaan primer disebabkan oleh karena lingkungan tertentu memaksa terjadinya
perkembangan ke arah tertentu.
Perkembangan pariwisata
berpengaruh positif dan signifikan terhadap budaya lokal, dimana terlihat pada
pariwisata dapat memacu motivasi kreativitas seni para pematung untuk berkarya
lebih inovatif dan lebih variatif sesuai dengan kebutuhan pariwisata dan
meningkatnya persaingan bisnis, Dapat mengetahui budaya dari berbagai negara
terutama melalui berbagai pesanan karya seni selain yang di hasilkan oleh
masyarakat lokal. Dan berpengaruh negatif, yang terlihat pada maysyarakat yang
dulunya hidup sederhana menjadi pola hidup konsumtif, di mana masyarakatnya
hampir semua menerapkan pola hidup mewah dan pola hidup instan dalam mengejar
prestise, dan berkurangnya sifat kebersamaan karena adanya pengaruh budaya
barat terutama tuntutan dari pengerjaan kerajinan modern yang lebih bersifat
individual tidak seperti dalam pengerjaan kerajinan tradisional yang lebih
bersifat komunal atau secara berkelompok.
EKONOMI DAN PARIWISATA
Dampak Pariwisata Terhadap
Perekonomian Industri pariwisata menghasilkan manfaat ekonomi yang besar baik
bagi Negara tuan rumah, maupun Negara asal para turis. Salah satu motivasi
utama sebuah Negara mempromosikan dirinya sebagai Negara dengan tujuan wisata
adalah timbul kemajuan dalam ekonomi, terutama bagi Negara-negara berkembang.
Bersamaan dengan dampak lainnya, peningkatan ekonomi yang begitu pesat juga
terjadi dengan berbagai keuntungan dan kerugian. Dapak besar pariwisata
terlihat dari data World Tourism Organization, pada tahun 2000, 698 juta orang
melakukan perjalanan ke luar negeri dan menghabiskan lebih dari 478 juta US
dollar. Gabungan dari pendapatan pariwisata internasioanl dengan pendapatan
transportasi maka menghasilkan lebih dari 575 juta US dollar, yang membuat
pariwisata menjadi penghasil ekspor terbesar di dunia diikuti oleh produk
otomotif, bahan kimia, minyak bumi, dan makanan. Namun, banyak kerugian
tersembunyi dari pariwisata yaitu, adanya dampakdampak pada ekonomi yang tidak
diharapkan oleh penduduk setempat. Seringkali keuntungan pariwisata sebuah
Negara maju lebih tinggi dari Negara berkembang. Padahal Negara berkembang
lebih membutuhkan pendapatan tambahan, pekerjaan, dan peningkatan standar hidup
lewat pariwisata. Berdasarkan kenyataan tersebut, berbagai alasan muncul antara
lain, karena adanya transfer besar-besaran pendapatan pariwisata dari Negara
tuan rumah, kemudian kurang diperhatikannya bisnis dan produk dalam negeri.
Sisi Negatif Pariwisata di Bidang
Ekonomi • Leakage Leakage (kebocoran) dalam dunia pariwisata berarti pendapatan
yang dihasilakan oleh pariwisata suatu Negara yang hilang atau terpakai untuk
keuntungan Negara lain. Leakage terjadi melalu 6 mekanisme berbeda, yaitu: a.
Barang dan Jasa Banyak Negara harus membeli barang dan jasa demi memuaskan
pengunjungnya. Ini juga termasuk dengan bahan baku yang digunakan untuk
menghasilkan barang dan jasa tersebut, misalnya cendra mata. Hal ini merupakan
masalah yang signifikan, karena beberapa Negara harus mengimpor kurang lebih
50% dari Negara lain untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. b. Infrasruktur
Banyak Negara yang tidak mempunyai kemampuan domestic untuk melakukan
pembangunan yang berhubungan dengan pariwisata, seperti hotel, Bandar udara,
dan lainnya. Akibatnya Negara harus mengunakan kemampuan Negara asing yang
berujung pada leakage. c. Faktor Produksi Luar Negeri Negara-negara kecil
seringkali membutuhkan investasi Negara asing untuk memulai usaha pariwisata
mereka. Dengan demikian, keuntungan pariwisata bisa berkurang dan menjadi milik
investor asing.
Kepentingan Promosi Banyak Negara
menghabiskan sejumlah uang untuk iklan dan promosi. Lewat iklan dan
promosi-promosi dapat meningkatkan volume turis yang berkunjung ke Negara.
Namun juga merupakan kerugian karena harus mengeluarkan biaya ke pasar Negara
luar. e. Transfer Harga Banyak perusahaan asing yang memanipulasi harga produk
mereka untuk mengurangi pajak dan kewajiban lainnya. Di Negara-negara
berkembang, banyak investor asing yang terlibat dalam industri pariwisata yang
melakukan hal ini sehingga mengurangi pendapatan Negara. f. Pembebasan Pajak
Negara dengan industri pariwisata yang kecil mungkin harus memberikan
pembebasan pajak atau penawaran lain untuk menarik para investor. Meskipun hal
ini dapat meningkatkan pariwisata Negara, namun dapat menjadi sumber kerugian
bagi Negara.
Sebuah studi pariwisata mengenai
leakage di Thailand memperkirakan bahwa 70% dari total uang yang dihabiskan
wisatawan di sana, akhirnya tidak menjadi milik Thailand karena diambil oleh
biro perjalanan asing, maskapai penerbangan, perusahaan makanan dan miuman
impor, serta hotel. Kebocoran ini tidak hanya terjadi pada Negara berkembang.
Negara maju seperti Australia juga mengalami leakage akibat pendatang dari
Jepang. Meskipun mereka merupakan pendatang terbanyak ke Australia, namun
biasanya mereka datang lewat biro perjalanan Jepang, mengunakan hotel milik
Jepang, dan usaha-usaha lainnya. Sebagai akibat dari efek leakage, industri
pariwisata di negara maju sering jauh lebih menguntungkan per dolar yang
diterima dari pariwisata di negara-negara yang lebih kecil. Kepulauan,
khususnya, menderita kebocoran yang signifikan. Di negara-negara seperti Turki
dan Inggris, manfaat bagi ekonomi dari pariwisata adalah dua kali jumlah dolar
yang dibelanjakan oleh wisatawan. Di tempat-tempat yang lebih kecil, seperti
Mikronesia dan Polinesia, untung yang diperoleh adalah setengah jumlah dolar
yang dihabiskan. Beberapa lokasi telah berhasil meniadakan pengaruh leakage
hampir seluruhnya. New York City mengklaim bahwa mereka menghasilkan tujuh
dolar bagi perekonomian lokal per dolar yang dihabiskan oleh wisatawan. Bagi
banyak Negara, sumber kebocoran(leakage) tidak dapat dihindari. Hotel dan
maskapai penerbangan asing sangat dibutuhkan bagi pariwisata. Namun, dengan
mendorong keterlibatan dalam negeri dalam industri pariwisata, dapat mengurangi
kebocoran. Negara juga dapat membatasi penggunaan mata uang asing, mengurangi
efek dari transfer harga, dan sebagainya. Misalnya, suatu Negara mengharuskan
pengunjung untuk memiliki sejumlah uang Negara tersebut sebelum masuk.
Enclave Tourism Yang dimaksud
dengan enclave tourism adalah tujuan wisata yang mengatur wilayahnya sedemikian
rupa, sehingga wisatawan dapat memenuhi seluruh keinginannya di situ tanpa
pergi mengunjungi wilayah lain. Contohnya Sun and Sand Resort di Karibia.
Bisnis lokak sering mencari kesempatan untuk memperoleh keuntungan lewat paket
liburan. Dengan menyediakan berbagai fasilitas untuk memenuhui kebutuhan
pelanggan, mereka dapat membuat pelanggan betah untuk tinggal di lokasi mereka,
misalnya resort atau kapal pesiar. Sayangnya, dengan begitu, tidak banyak
kesempatan bagi masyarakat lain untuk memperoleh pendapatan dari para turis.
The Organization of American States (OAS) mengadakan survey di industri
pariwisata Jamaika, hasilnya adalah industri yang tergolong enclave tourism
mendapatkan pendapatan terbesar, yang berdampak pada berkurangnya pendapatan
bagi akomodasi lainnya. Industri kapal pesiar juga menjadi contoh lain bagi
enclave tourism. Pada tahun 1999, total penumpang kapal pesiar secara
internasional adalah 8,7 juta orang. Itu tidak termasuk kapal pesiar yang
melewati sungai. Pada banyak kapal, terutama di Karibia (tujuan pelayaran yang
paling populer di dunia dengan 44,5% dari penumpang kapal pesiar), tamu
didorong untuk menghabiskan sebagian besar waktu dan uang mereka di atas kapal,
dan kesempatan untuk menghabiskan di beberapa pelabuhan atau persinggahan kerap
dibatasi.
Dampak Negatif Lainnya a.Biaya
Infrastruktur Pengembangan pariwisata dapat menyebabkan pemerintah dan pembayar
pajak setempat mengeluarkan uang yang lebih banyak. Pengembangan fasilitas
seperti tempat-tempat hiburan, hote, bandara, dan juga penawaran-penawaran yang
digunakan untuk menarik investor, menggunakan biaya yang sangat besar. Dengan
demikian, pemerintah pada akhirnya mengurangi anggaran pada bidang-bidang
penting lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan. b.Kenaikan Harga Peningkatan
permintaan untuk layanan dan barang dari wisatawan akan menimbulkan kenaikan
harga yang berpengaruh negatif terhadap penduduk lokal yang pendapatan tidak meningkat
secara proporsional. San Francisco State University study Belize menemukan
bahwa, sebagai konsekuensi dari pengembangan pariwisata, harga untuk penduduk
setempat meningkat sebesar 8 % . Pengembangan Pariwisata dan kenaikan terkait
permintaan real estate dapat secara dramatis meningkatkan biaya bangunan dan
nilai tanah . Hal ini tidak hanya membuat masyarakat lokal kesulitan, terutama
di negara berkembang, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari, juga
dapat mengakibatkan dominasi oleh orang asing di pasar tanah dan migrasi yang
mengikis kesempatan ekonomi bagi penduduk setempat. Di Kosta Rika , hamper 65 %
dari hotel yang aada merupakan milik asing.
Ketergantungan Ekonomi Masyarakat
Setempat pada Pariwisata Diversifikasi dalam suatu perekonomian memang baik,
namun jika suatu negara atau wilayah tergantung untuk kelangsungan ekonomi pada
satu industri, dapat menempatkan tekanan besar terhadap industri ini serta
orang yang terlibat untuk melakukan dengan baik . Banyak negara , khususnya negara
berkembang dengan sedikit kemampuan untuk mengeksplorasi sumber daya lainnya,
telah menggunakan pariwisata sebagai cara utama untuk meningkatkan perekonomian
. Di Gambia , misalnya, 30 % dari tenaga kerja langsung maupun tidak langsung
bergantung pada pariwisata. Sebenarnya, bergantung pada pariwisata bukan
merupakan solusi yang cukup baik, apalagi dalam perekonomian, karena sangat
beresiko. Bencana alam seperti gempa bumi atau puting beliung, dapat merusak
sumber pariwisata. Sehingga bergantung pada pariwisata bukan satu-satunya
jalan. d. Jenis Pekerjaan Musiman Masalah yang dihadapi pekerja musiman adalah:
Ketidakamanan pekerjaan (sekaligus pendapatan). Tidak ada jaminan pekerjaan
dari satu musim ke musim berikutnya. Kesulitan dalam mendapat pelatihan, tunjangan
kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan, serta pengakuan atas pengalaman
mereka.
Sisi Positif Pariwisata di Bidang
Ekonomi • Menghasilkan Devisa Negara Pengeluaran pariwisata menghasilkan
pendapatan bagi perekonomian Negara tuan rumah dan dapat merangsang investasi
yang diperlukan untuk membiayai pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Beberapa
negara berusaha untuk mempercepat pertumbuhan ini dengan mengharuskan
pengunjung untuk membawa sejumlah mata uang asing saat mereka berkunjung.
Indikator penting dari peran pariwisata internasional adalah pembangkit
penghasilan devisa Negara. • Kontribusi Pendapatan Pemerintah Kontribusi
langsung diperoleh dari pajak penghasilan pekerja pariwisata, dan pebisnis
pariwisata. Serta secara langsung dari para turis lewat pajak keberangkatan.
Kontribusi tidak langsung diperoleh dari pajak dan pungutan wajib barang dan
jasa yang disediakan untuk turis. WTO memperkirakan, keseluruhan pajak
langsung, tidak langsung, dan pajak personal pada tahun 1998 adalah sejumlah 800
miliar US dollar dan menjadi dua kali lipat pada tahun 2010.
Peningkatan Lapangan Kerja
Perluasan yang cepat dalam sektor pariwisata telah meningkatkan jumlah lapangan
kerja. Contohnya, pada tahun 1995, akomodasi hotel saja telah mempekerjakan
11.3 juta pekerja di seluruh dunia. Pariwisata dapat menghasilkan pekerjaan
secara langsung lewat hotel, restoran, took cendra mata, dan sebagainya.
Pariwisata juga menghasilkan pekerjaan secara tidak langsung lewat penyedia
barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kepentingan bisnis pariwisata. Secara
keseluruhan, pariwisata menyumbang 7% lapangan pekerjaan di seluruh dunia. •
Pendorong Investasi Infrastruktur Pariwisata dapat mendorong pemerintah local
untuk mengembangkan infrastruktur seperti, jalan raya, air bersih, listrik, dan
sebagainya. Dengan meningkatnya fasilitas pariwisata, secara otomatis juga
meningkatkan kualitas hidup bagi penduduk setempat. • Kontribusi bagi Ekonomi
Lokal Karena lingkungan adalah aset dasar dari industri pariwisata, pendapatan
pariwisata sering digunakan untuk meningkatkan nilai ekonomis dari wilayah yang
dilindungi. Selain itu, pendapatan pariwisata juga dihasilkan lewat pekerja
informal (contohnya: pedagang kaki lima, pramuwisata informal, pengemudi
becak). Sisi positif dari pekerja informal adalah, akan ada pendapatan bagi
masyarakat setempatyang terlibat dalam pariwisata.
Hubungan periwisata dengan aspek
ekonomis, pariwisata dapat dikatakan sebagai industri pariwisata, jika di dalam
industri tertentu ada suatu produk tertentu, di dalam industri pariwisata yang
disebut produk tertentu tersebut adalah kepariwisataan itu sendiri. Seperti
halnya di suatu industri ada konsumen, ada permintaan, ada penawaran, dimana
produsen mempunyai tugas untuk menghasilkan suatu produk agar dapat memenuhi permintaan.
Pada industri pariwisata konsumen yang dimaksud adalah wisatawan. Wisatawan
mempunyai kebutuhan dan permintaan-permintaan yang harus dipenuhi dan pemenuhan
kebutuhan tersebut dengan sarana uang.
Pariwisata merupakan alat untuk
mencapai tujuan dalam ekonomi. Secara mikro dijelaskan perkembangan pariwisata
meningkatkan pendapatan daerah setempat. Munculnya komunitas pedagang di
sekitar lokasi untuk menambah pendapatan dan meningkatkan jumlah pengunjung,
karena merupakan salah satu fasilitas yang tersedia dan mudah dijangkau.
POLITIK DAN PARIWISATA
Mengapa politik dikatakan
berpengaruh terhadap pariwisata dan perekonomian?
Dalam dunia politik, suatu negara
sangat terikat dengan hubungan kerjasama antar negara. banyak negara yang
menjalin hubungan kerjasama dalam hal pariwisata. sehingga keadaan politik
dapat mempengaruhi dunia pariwisata. sedangkan pariwisata merupakan pendapatan
terbesar negara. sehingga perekonomian negarapun terpengaruhi bila perkembangan
pariwisata terhambat oleh kondisi polik tak mendukung. butuh keseimbangan
antara politik dengan pariwisata bila perekonomian ingin meningkat.
Ada beberapa perilaku wisatawan
yang perlu dicermati dalam bisnis. Pertama adalah mereka ingin menikmati alam,
keindahannya, panorama pantai, gunung, dan danau. Kedua selain hal tersebut
mereka akan menggunakan waktunya juga untuk menikmati kreasi budaya (culture)
dan peninggalan bersejarah di suatu daerah tertentu dan negara tertentu.
Perilaku wisatawan perlu menjadi
perhatian karena strategi pengembangan pariwisata bermula dari hal tersebut.
Dengan diberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah, maka wewenang untuk mengembangkan wisata menjadi terletak di daerah dan
tidak terpusat di Jakarta saja. Ada otonomi untuk mengembangkan pariwisata di
daerah masing-masing. Daerah dapat mempromosikan sendiri wilayahnya untuk
menjadi tujuan wisata sesuai dengan keunggulan daerahnya masing-masing. Keadaan
pariwisata akan mempengaruhi bisnis perhotelan di Indonesia.
Kondisi politik yang tenang dan
stabil merupakan prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Dalam kondisi yang
tidak aman dan nyaman untuk investasi tentu saja investor tidak akan datang.
Hal ini sejalan dengan kondisi wisatawan manca negara. Keamanan suatu daerah
atau negara dana stabilnya kondisi politik akan mendukung kedatangan dan
hadirnya wisatawan.
saat kepemimpinan orde baru
dengan keadaan politik relatif stabil sampai dengan tahun 1998, maka jumlah
kunjungan wisatawan juga stabil tanpa ada penurunan. Akan tetapi pada saat kondisi
politik yang chaos pada masa terjadinya kerusuhan massal tahun 1998, banyak
wisatawan membatalkan kunjungannya ke Indonesia sehingga terjadi penurunan
jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia sehingga terjadi konstraksi
pertumbuhan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia.
Berdasarkan uraian pada
pembahasan dapat disimpulkan betapa kondisi politik dalam negeri yang baik
disertai dengan tingkat keamanan yang memadahi maka akan mempengaruhi
perkembangan bisnis pariwisata dan bisnis turunannya seperti hotel, restoran
dan jasa transportasi.
C. hubungan pariwisata dengan ekonomi kreatif
Mari Elka Pangestu merupakan
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif saat ini. Mari menjelaskna kalau
kerajinan tangan, seni pertunjukan dan kuliner merupakan hasil dari ekonomi
kreatif. Untuk meningkatkan ekonomi pariwisata Mari memakai prinsip TTI,
Tourism,-Trade-Investment. Dengan contoh sederhana, jika seseorang berwisata ke
Indonesia kemudian menyukai pakaian batik indonesia dia akan membeli dan
membawa pulang batik tersebut kenegaranya sebagai oleh-oleh dan memperkenalkan
ke orang-orang di negaranya. Kemudian batik tersebut ditanggapi dengan positif,
dan si wisatawan tersebut mulai berfikir untuk berinvestasi di indonesia.
Itulah erat kaitannya dunia pariwisata
dengan peningkatan perekonomian bangsa, apalagi ditunjang dengan perkembangan
ekonomi kreatif.
D. Mengetahui kebudayaan di daerah pariwisata
Pariwisata merupakan salah satu
sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Hal ini
disebabkan pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan
Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa negara di samping sektor migas.
Tujuan pengembangan pariwisata di
Indonesia terlihat dengan jelas dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 1969, khususnya Bab II Pasal 3, yang menyebutkan “Usaha-usaha
pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan “industri
pariwisata” dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta
kesejahtraan masyarakat dan Negara” (Yoeti, 1996: 151).
Berdasarkan Instruksi Presiden
tersebut, dikatakan bahwa tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia adalah:
(1)Meningkatkan pendapatan devisa
pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan
kesempatan serta lapangan kerja, dan mendorong kegiatan-kegiatan industri
penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.
(2)Memperkenalkan dan
mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.
(3)Meningkatkan
persaudaraan/persahabatan nasional dan internasional.
Dalam tujuan di atas, jelas
terlihat bahwa industri pariwisata dikembangkan di Indonesia dalam rangka
mendatangkan dan meningkatkan devisa negara (state revenue). Dengan kata lain,
segala usaha yang berhubungan dengan kepariwisataan merupakan usaha yang
bersifat komersial dengan tujuan utama mendatangkan devisa negara.
Di samping itu, pengembangan
kepariwisataan juga bertujuan untuk memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan
alam dan kebudayaan Indonesia. Ini berarti, pengembangan pariwisata di
Indonesia tidak telepas dari potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk
mendukung pariwisata tersebut. Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat
menarik. Keragaman budaya ini dilatari oleh adanya agama, adat istiadat yang
unik, dan kesenian yang dimiliki oleh setiap suku yang ada di Indonesia. Di
samping itu, alamnya yang indah akan memberikan daya tarik tersendiri bagi
wisatawan baik itu alam pegunungan (pedesaan), alam bawah laut, maupun pantai.
Kebudayaan Indonesia agar bisa
dinikmati sebagai daya tarik bagi wisatawan memerlukan sarana pengungkap.
Artinya, agar orang lain memahami kebudayaan Indonesia diperlukan suatu alat
pengungkap yang mampu mendeskripsikan kebudayaan itu secara utuh. Alat
pengungkap kebudayaan itu tiada lain bahasa, yang dalam hal ini adalah bahasa
Indonesia.
Kebudayaan dalam arti luas
sebagai hasil cipta karsa dan karya manusia tentu akan terus berkembang seiring
dengan perkembangan peradaban manusia dan perkembangan zaman. Oleh karena itu,
pesatnya perkembangan pariwisata di Indonesia juga membawa implikasi terhadap
perkembangan kebudayaan Indonesia termasuk perkembangan bahasa Indonesia
sebagai sarana pengungkap kebudayaan Indonesia.
Berdasarkan uraian di atas, dalam
tulisan ini akan dikaji hubungan antara pariwisata, kebudayaan, dan bahasa
serta permasalahannya. Untuk melengkapi pembahasnnya tersebut digunakan Bali
sebagai contoh kasus.
Kebudayaan merupakan keseluruhan
sistem komunikasi yang mengikat dan memungkinkan bekerjanya suatu himpunan
manusia yang disebut masyarakat. Dengan demikian dapat didefinisikan kebudayaan
sebagai “sistem aturan-aturan komunikasi dan interaksi yang memungkinkan suatu
masyarakat terjadi, terpelihara, dan dilestarikan”. Kebudayaan itu memberikan
arti kepada semua usaha dan gerak-gerik manusia. (Nababan, 1984: 49)
Berdasarkan definisi di atas,
jelas sekali terlihat bahwa antara manusia dan kebudayaannya tidak dapat
dipisahkan. Demikian juga antara manusia Indonesia dan kebudayaan Indonesia.
Hal ini disebabkan manusia Indonesia di samping hidup dalam satu kesatuan
wilayah masyarakat etnik, juga hidup dalam satu kesatuan Negara Republik
Indonesia. Dalam kaitan ini, mereka menjunjung kebudayaan yang satu, sesuai
dengan konsepsi wawasan nusantara, yaitu kebudayaan nasional Indonesia (Geriya,
1996: 71).
Lebih lanjut dijelaskan secara
formal normatif sistem budaya Indonesia menata keseluruhan manusia dan
masyarakat Indonesia. Ada dua fungsi sistem budaya Indonesia yang amat penting,
yaitu: sebagai pemberi identitas dan sebagai komunikasi yang menyatukan dan
mengintegrasikan masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk.
Kebudayaan juga dapat diartikan
sebagai “hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti:
kepercayaan, kesenian, dan sebagainya” Misalnya, Kebudayaan Cina, Kebudayaan Indonesia,
dan Kebudayaan Jawa. (Poerwadarminta, 1983: 157). Berdasarkan pengertian ini,
dapat dikatakan hanyalah manusia yang mempunyai kebudayaan. Hal ini disebabkan
manusialah makhluk hidup yang mempunyai akal dan budi untuk mengasilkan
kebudayaan.
Di samping dua pengertian di
atas, pengertian kebudayaan juga dapat dipandang dari sudut Ilmu Antropologi.
Dalam hal ini, kebudayaan (budaya) diartikan sebagai “keseluruhan dari kelakuan
dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkannya
dengan cara belajar dan kesemuanya tersusun dalam kehidupan bermasyarakat”.
(Koentjaraninggrat Ed., 1985: 77).
Budaya dalam hal ini dipahami
sebagai tingkah laku yang dipelajari dan dilakukan oleh sekelompok orang,
budaya diperoleh dari orang lain dengan dipelajari dari masyarakatnya.
Kebudayaan itu juga mencakup segala hal yang merupakan hasil cipta, karsa, dan
karya manusia dalam usaha meningkatkan taraf hidup dan beradaptasi dengan
lingkungannya. Sebagai suatu sistem, kebudayaan perlu dilihat dari perwujudan
kehidupan manusia yang terkait dengan ide, perilaku, dan materi yang
dipengaruhi oleh berbagai aspek.
Berdasarkan pengertian-pengertian
di atas dapat disimpulkan yang dimaksudkan dengan kebudayaan adalah suatu hasil
cipta karsa, dan karya manusia dalam usaha meningkatkan taraf hidup dan
beradaptasi dengan lingkungannya. Batasan ini lebih ditekankan pada kenyataan
bahwa manusialah yang mampu menghasilkan kebudayaan, karena manusia merupakan
makhluk hidup yang mempunyai akal dan budi.
E. Tantangan kendala dan peluang pembangunan pariwisata
A. HAKIKAT PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN
Arah pembangunan kepariwisataan
saat ini telah mengalami pergeseran ke arah pariwisata yang berbasis komunitas
dan bersandar kepada ekonomi berbasis kerakyatan serta menekankan pemeliharaan
lingkungan hidup secara cermat.
Sekalipun di sisi lain pembangunan kepariwisataan itu sendiri tidak akan
pernah terlepas dari sisi mobilitas perpindahan regional, nasional, maupun
global sehingga menempatkan aktivitas kepariwisataan sebagai salah satu pilar
ekonomi negara yang sarat dengan muatan politik, budaya, dan hubungan
internasional.
Secara faktual pembangunan
kepariwisataan nasional masih dapat dikatakan bersifat sentralistik, dimana
akumulasi perencanaan yang masih sentralistik tersebut memberikan gangguan
tehadap kemandirian dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan di daerah.
Namun dengan dikeluarkan dan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, secara tidak langsung akan
memberikan peluang awal kepada daerah berupa kesempatan untuk secara bebas
melahirkan strategi pengembangan yang bercirikan kepada karakter sumber daya
pariwisata yang dimiliki. Kemampuan
konversi sumber daya pariwisata seyogyanya dapat disesuaikan dengan isu-isu
yang berkembang baik pada tatanan lokal, nasional, maupun global. Perubahan struktur otoritas negara dalam
pengelolaan kepariwisataan serta adanya otonomi daerah merupakan isyarat bagi
daerah untuk melakukan re-orientasi dan mengkonfigurasi ulang kemampuan
pengelolaan secara lebih nalar, transparan, dan berani. Karena rekonfigurasi sumber daya pariwisata
menuntut adanya perubahan perilaku pengelolaan termasuk perubahan perilaku
birokrasi, peraturan, dan organisasi.
Kompleksitas yang tinggi dalam
sektor kepariwisataan sebagai service based industry terlihat dari banyaknya
titik singgung dengan sektor-sektor lainnya (multi dimensional) serta banyaknya
stakeholder yang terlibat dalam berbagai tingkatan menuntut integritas
stakeholder untuk dapat mengarahkan dan mempercepat pencapaian sasaran guna
memberikan dampak positif bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat
Indonesia. Sehingga dengan demikian
perlu untuk mengatur posisi dan peran setiap stakeholder dengan jelas. Di sinilah dituntut kemampuan pemerintah
daerah dalam mengatur mekanisme kepariwisataan melalui penetapan kebijakan dan
arah strategi yang tepat.
Desentralisasi kebijakan yang
memberikan kebebasan kepada daerah untuk melakukan perencanaan kepariwisataan
seharusnya akan mampu menciptakan kemampuan lokal dan tampilnya produk-produk
yang bericirikan daerah (customize product).
Hal ini dapat direspon positif dalam pelaksanaan program otonomi daerah
di Indonesia, dimana masyarakat harus berlaku proaktif terhadap langkah-langkah
yang dilakukan pemerintah dengan menyadari keuntungan yang dapat diterimanya
dan dapat mengoptimalkan setiap kesempatan.
Berbagai permasalahan yang
terjadi dalam pembangunan kepariwisataan pada era otonomi daerah antara lain
berupa minimnya kemampuan daerah untuk menciptakan komunikasi perwilayahan
regional, apalagi pada taraf internasional yang dapat memperburuk kemampuan
daerah tersebut dalam mendongkrak pertumbuhan kunjungan wisatawan. Selain itu pemerintah sebagai pembuat kebijakan
menghadapi banyak permasalahan akibat kebijakan-kebijakan yang ditetapkan serta
diimplementasikan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penciptaan produk wisata
yanf berkesinambungan, serta dapat menimbulkan konflik antar komponen dalam
sistem kepariwisataan seperti pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat
setempat. Terganggunya sinergitas
pembangunan kepariwisataan daerah ini terwujud akibat peraturan-peraturan yang
belum transparan dan tidak kompetitif.
Dimana kondisi ini kurang mampu memberikan rangsangan terhadap minat
swasta untuk mengembangkan dan merencanakan produk wisata di daerah.
Isu-isu lain yang terjadi dalam
pembangunan kepariwisataan Indonesia akan diuraikan dalam ilustrasi berikut
yang disadur dari RIPPNAS dimana mengisyaratkan hal-hal antara lain :
1. Pengembangan pariwisata saat ini baik
pada skala lokal maupun nternasional, secara geografis sangat terkonsentrasi
pada beberapa propinsi. Hal ini dibuktikan dengan semua indikator kegiatan
kepariwisataan memperlihatkan bahwa aktivitas pariwisata umumnya terkonsentrasi
pada daerah DKI Jakarta, karena merupakan gerbang utama menuju Indonesia dan
perannya sebagai pusat bisnis, individual tourism, maupun MICE. Kemudian Riau Kepulauan dengan pengembangan
yang demikian pesat di pulau Batam dan Bintan sebagai dampak kemajuan
Singapura. Serta propinsi Bali yang
merupakan konsentrasi atraksi wisata alam dan kebudayaan.
2. Hingga saat ini Indonesia belum berhasil
mengembangkan produk-produk wisata berskala luas yang diadaptasi dari permintaan
potensial, meskipun kepariwisataan lokal terkadang telah menjadi pertimbangan
dalam penetapan kebijakan dan program-program kerja.
3. Kondisi manajemen pengembangan pariwisata
institusional memiliki kelemahan koordinasi beragam pelaku dan level kualitas
stafnya. Kelemahan profesionalisme
pejabat khususnya pada tingkat daerah sebagian disebabkan kesukaran mengatasi
perubahan pesat industri pariwisata.
4. Permasalahan-permasalahan yang bersifat
teknis yang sebenarnya merupakan salah satu faktor pendukung penting proses
kegiatan pariwisata masih banyak memiliki kelemahan yang menghambat
pengembangan pariwisata. Dimana
permasalahan-permasalahan yang bersifat teknis, komersial dan hukum tersebut
menjadikan minimnya penerbangan dari Eropa dan Amerika singgah di Indonesia.
5. Sumber daya manusia di sektor pariwisata
yang masih memiliki kelemahan kualifikasi dan profesionalisme, disamping belum
meratanya persebaran tenaga kerja.
6. Minimnya perhatian perguruan-perguruan
tinggi negeri utama di Indonesia terhadap problematika pembangunan pariwisata
yang terlihat dari minimnya riset-riset aplikasi, riset performance maupun
riset dasar yang dilakukan.
B. LIBERALISASI PERDAGANGAN
Dinamisasi berbagai sektor dalam
kehidupan masyarakat dunia telah menjadikan globalisasi sebagai keadaan yang
tidak dapat dihindarkan. Kondisi global
pertama kali mewarnai sistem perekonomian masyarakat Uni Eropa, dengan
terjadinya pemberlakuan mata uang tunggal pada tanggal 1 januari 1999. Dalam skala regional yang lain juga mengikuti
ASEAN dengan AFTA, atau wilayah Amerika Utara dengan NAFTA. Secara multilateral WTO (World Tourism
Organization) yang telah berfungsi dengan efektif semenjak tahun 1995
diharapkan akan mampu mencapai liberalisasi penuh atas sistem perdagangan
global pada tahun 2015. Lembaga ini akan memainkan peranan penting sebagai
institusi pemecahan masalah, yang menghendaki adanya transparansi dan
nondiskriminatif perdagangan. Sehingga
sudah saatnya diperlukan pembenahan-pembenahandalam aturan main yang transparan
yang dikeluarkan sehubungan dengan investasi dalam perdagangan.
Secara spesifik, sektor
kepariwisataan mulai terikat dengan tahapan liberalisasi sesuai dengan
Persetujuan Umum Perdagangan dan Jasa GATS (General Agreements in Trade and Services)
yang di dalamnya juga termasuk jasa pariwisata.
Dalam persetujuan tersebut dijelaskan bahwa investor asing dapat
melakukan investasi penuh (100%) PMA untuk Indonesia Timur, Kalimantan,
Bengkulu, Jambi, dan Sulawesi. Para
tenaga kerja asing diperbolehkan untuk menjadi manajer dan tenaga
pelaksana. Kondisi ini jelas merupakan
tantangan yang sangat besar mengingat sumber daya manusia pariwisata
profesional dan mandiri masih sangat terbatas di negara kita.
Selain itu perkembangan
kepariwisataan global telah memberikan inspirasi kepada pelaku bisnis
kepariwisataan berskala besar. Berbagai
strategi dan format bisnis seperti joint venture (hotel grup Accor Asia),
akuisisi, afiliasi, aliansi strategis (Delta - Virgin Atlantic, Delta –
Singapore Airlines – Swiss Air, dll), serta franchising – licensing (Hotel
Chain Holiday Inn World Wide), maupun merger dilakukan oleh perusahaan
perusahaan industri kepariwisataan pada skala besar seperti Shangrila Group,
Air Tour Group, British Airways dan lain-lain.
Dimana format-format bisnis tersebut dilakukan untuk mempercepat jalur
distribusi, meminimalkan biaya, dan memberikan berbagai kemudahan bagi
konsumen. Fenomena di atas memunculkan
pertanyaan yang serius bagi kita semua apakah hal tersebut dapat dilakukan oleh
pelaku bisnis pariwisata tingkat lokal yang pada umumnya masih merupakan
perusahaan-perusahaan kecil dan menengah dengan daya saing rendah.
C. PERUBAHAN POLA KONSUMSI
WISATAWAN
Dalam kurun waktu 10 – 20 tahun
terakhir ini dapat kita saksikan fenomena perubahan sistem
sosio-ekonomi-kultural di kalangan masyarakat, terutama masyarakat Eropa dan
Amerika yang berkembang dengan demikian pesatnya dalam berbagai aspek
kehidupan. Fenomena tersebut ditandai
dengan dominasi high tech, fiksi ilmiah, sensitivitas terhadap lingkungan serta
berbagai bentuk ketidakpastian (uncertainty dan confussion). Kondisi tersebut merupakan realita kehidupan
manusia saat ini. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, fenomena ini akan
mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia, seperti gaya hidup, pola
berpikir, sikap, perilaku, dan lain-lainnya.
Fenomena yang disebut sebagai gejala post
modernism juga mengakibatkan munculnya perilaku yang lebih fashionable terhadap
konsumsi wisatawan. Sehingga pola
konsumsi mulai berubah ke jenis aktivitas wisata yang lebih tinggi levelnya,
yang meskipun santai namun dengan selera yang lebih meningkat. Wisatawan era post modernism tidak lagi
terfokus hanya ingin bersantai dan menikmati sun, sea, sand. Dimana konstelasi kemajuan ekonomi dan
kebudayaan dianggap akan menciptakan kompensasi klasifikasi pelayanan yang
lebih tematis dan spesifik. Sebagai
contoh seorang wisatawan posmo akan menganggap bahwa kunjungan ke pertambangan
batubara sebagai suatu pengalaman yang eksklusif, lain halnya dengan wisatawan
non posmo yang tidak menganggap hal tersebut sebagai pengalaman baru bagi
masyarakatnya.
Perubahan pola konsumsi ini perlu
segera disikapi dengan berbagai strategi pengembangan produk wisata maupun
promosi baik dari sisi pemerintah maupun swasta. Dari sisi pemerintah perlu dilakukan
perubahan skala prioritas kebijakan sehingga peran sebagai fasilitator dapat
dioptimalkan untuk mengantisipasi hal ini.
Di sisi lain ada porsi kegiatan tertentu yang harus disiapkan dan
dilaksanakan oleh swasta yang lebih memiliki sense of business karena sifat
kegiatannya yang lebih berorientasi ke arah bisnis.
Pemberlakuan Undang-Undang
otonomi daerah juga mengakibatkan kebutuhan kegiatan pemerintahan daerah yang
memiliki wewenang lebih tinggi dalam mengembangkan kepariwisataan di daerahnya
masing-masing. Contoh sederhana dalam
hal ini adalah pembagian upaya promosi dimana ditempuh langkah-langkah untuk
pemerintah pusat melakukan country image promotion, daerah melakukan
destination promotion, sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing. Sedangkan kalangan industri atau swasta
melakukan promosi terhadap produk wisata masing-masing pelaku industri
pariwisata.
D. STUDI KEPARIWISATAAN
Salah satu bentuk kelemahan
sumber daya manusia di bidang pariwisata Indonesia saat ini adalah tingginya
ketergantungan kepada tenaga kerja profesional asing, terutama pada level
atas. Hal ini sekaligus menunjukkan
bahwa ketersediaan tenaga kerja profesional lokal (terutama pada level top
manajemen) masih belum memadai dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan industri.
Secara gamblang fenomena tersebut dapat diarahkan kepada belum optimalnya
kemampuan lembaga-lembaga pendidikan tinggi kepariwisataan di Indonesia dalam
menghasilkan tenaga kerja-tenaga kerja profesional dan pakar-pakar yang
menguasai kepariwisataan sebagai suatu bidang kajian ilmiah.
Studi kepariwisataan merupakan
suatu bidang kajian ilmiah yang masih terhitung muda usia, seperti yang
dinyatakan Cooper (1994) dengan memberikan beberapa bukti nyata bahwa studi
kepariwisataan masih berada dalam masa-masa awal perkembangannya antara lain
belum adanya kesepakatan dari para pakar di Indonesia dan dunia dalam
mendefinisikan kajian kepariwisataan.
Pada beberapa perguruan tinggi terkemuka di dunia, misalnya di Amerika
Serikat seperti Cornell University dan Michigan State University,
kepariwisataan ditempatkan sebagai bagian dari hospitality. Sementara pada perguruan tinggi lainnya
semisal University of Hawaii at Manoa, pariwisata ditempatkan di bawah payung
industri perjalanan. Di Indonesia,
seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 dengan jelas tercantum
bahwa pariwisata merupakan payung dari segala fenomena yang timbul akibat
pergerakan manusia dengan berbagai macam tujuan seperti berlibur, usaha dan
bisnis, maupun tujuan-tujuan lainnya.
Hal ini berari belum ada kesepakatan pada tingkat internasional mengenai
definisi kajian ilmiah kepariwisataan tersebut, dan berdampak kepada belum
disepakatinya paradigma dan materi studi kepariwisataan yang bersifat baku dan
dapat diterima oleh banyak pihak.
Toleransi terhadap berbagai kajian-kajian baru maupun
pendekatan-pendekatan dalam membahas kepariwisataan masih sangat besar.
Selain itu karena usianya yang
masih relatif muda, bidang kajian pariwisata masih dianggap baru sehingga
wilayah cakupan kajiannya masih terbentang luas dan masih banyak yang belum
terjamah sama sekali. Hal ini diperparah
dengan rendahnya apresiasi dari dunia akademik Indonesia terhadap bidang kajian
keilmuan kepariwisataan.
Isu lain yang berkembang dalam
studi kepariwisataan Indonesia antara lain adalah minimnya pakar-pakar dan
sarjana-sarjana yang giat melakukan riset-riset dan menulis mengenai
aspek-aspek dalam kajian kepariwisataan.
Dan beberapa tulisan yang dipublikasikan ternyata juga belum mampu
mengungkapkan fenomena aktivitas kepariwisataan secara komprehensif. Pada aspek mahasiswa dapat dilihat minat yang
tinggi untuk mengikuti pendidikan tinggi kepariwisataan, yang terbukti melalui
tingginya pertumbuhan jumlah program studi dan mahasiswa kepariwisataan pada
beberapa perguruan tinggi di Indonesia.
Namun sayangnya para mahasiswa ini lebih menyukai untuk melakukan
hal-hal praktis dan berorientasi kerja, dan tidak melanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi. Kenyataan ini
membuktikan bahwa sebagian besar kaum muda Indonesia yang memilih pariwisata
sebagai jalur karir terhenti pada jenjang pendidikan profesional yang rendah
dan memiliki kemampuan melakukan penelitian yang sangat terbatas.
E. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
Melihat data yang dikeluarkan
oleh World Tourism Organization (WTO) yaitu dikenali empat Negara yang masuk ke
dalam kelompok besar penyumbang wisatawan dunia yaitu : Amerika Serikat,
Jepang, Jerman, dan Inggris yang memberikan kontribusi sebanyak 41% dari
pendapatan pariwisata dunia. Apabila
melihat sisi teknologi, maka keempat negara ini juga merupakan negara-negara
terbesar pengguna teknologi canggih, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Kurang lebih 79% pengguna internet dunia
adalah masyarakat yang berasal dari kelompok empat negara tersebut.
Apakah kedua hal tersebut
(wisatawan terbesar, dan pengguna internet terbesar) memang berkorelasi secara
positif atau tidak, hingga saat ini penulis belum menemukan satu penelitian yang
membahas hal tersebut. Namun juka
ditelaah dengan logika sederhana, bisa saja ada korelasi yang erat antara
penggunaan teknologi informasi dengan peningkatan jumlah wisatawan di suatu
negara. Teknologi informasi, komunikasi
dan internet bukan saja hanya merupakan temuan teknologi, melainkan merupakan
sarana untuk mendidik manusia untuk menemukan berbagai informasi (termasuk
informasi pariwisata) yang diinginkannya, sehingga mampu memberikan
kemudahan-kemudahan bagi individu yang berniat melakukan perjalanan
wisata. Mereka tidak sabar untuk
menunggu informasi yang biasanya diberikan oleh agen-agen perjalanan maupun
organisasi lainnya. Mereka lebih senang
mencari sendiri informasi mengenai segala hal menyangkut rencana perjalanan
yang akan dilakukan, karena diyakini bahwa produk yang dipilih merupakan produk
yang terbaik.
Penting untuk memahami bahwa
wisatawan saat ini lebih menyukai mencari informasi sendiri mengenai produk
wisata dari pada hanya menerima yang diberikan oleh agen perjalanan. Karena produk dan jasa dalam sektor
pariwisata tidak muncul (exist) pada saat transaksi berlangsung (pada saat
membeli paker perjalanan), dan yang dibeli oleh wisatawan hanya merupakan
informasi mengenai perjalanan tersebut.
Wisatawan hanya membeli ”hak” untuk melakukan perjalanan, menggunakan
jasa penerbangan, penginapan, dan aktivitas di objek wisata. Berbeda dengan transaksi produk berupa
barang, dimana sebelum keputusan untuk membeli dilakukan, pembeli dapat melihat
sampel produk yang akan dibeli, wisatawan tidak bisa melihat sampel atas produk
wisata yang akan dibelinya.
Sehingga dengan hadirnya
teknologi informasi dan internet, segala informasi yang dibutuhkan dalam
melakukan perjalanan wisata telah tersedia dalam berbagai bentuk format
digital. Wisatawan sekarang dapat
berhubungan langsung dengan sumber informasi tanpa melalui perantara (agen
perjalanan, relasi, iklan, brosur, dan lain-lain)
Bagaimana pelaku sektor
pariwisata di daerah menyikapi perkembangan teknologi informasi tersebut
merupakan hal yang penting dalam pembangunan kepariwisataan di daerah. Haruslah diyakini bahwasanya internet
merupakan saluran atau media yang sangat ampuh untuk mempromosikan daerah
tujuan wisata, dengan biaya yang relatif sangat murah. Dan yang perlu diperhatikan dalam berpromosi
menggunakan media internet adalah kualitas informasi yang ingin disampaikan,
dan juga kesiapan produk wisata itu sendiri.
Karena sekali wisatawan mendapatkan infomasi yang keliru, maka
keunggulan dan kecanggihan teknologi informasi sebagai media promosi akan
menjadi sia-sia saja.
F. Gejolak politik berpengaruh terhadap kunjungan wisata
Keadaan politik dapat
mempengaruhi dunia pariwisata, sedangkan pariwisata merupakan pendapatan
terbesar negara. sehingga perekonomian Negara pun terpengaruhi bila
perkembangan pariwisata terhambat oleh kondisi politik tak mendukung. butuh
keseimbangan antara politik dengan pariwisata bila perekonomian ingin
meningkat.
Diberlakukannya undang-undang
nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, maka wewenang untuk
mengembangkan wisata menjadi terletak didaerah dan tidak terpusat di ibu kota
saja. Ada otonomi untuk mengembangkan pariwisata di daerah masing-masing.
Daerah dapat mempromosikan sendiri wilayahnya untuk menjadi tujuan wisata
sesuai dengan keunggulan daerahnya masing-masing. Keadaan pariwisata akan
mempengaruhi bisnis perhotelan di Indonesia.
Kondisi politik yang tenang dan
stabil merupakan prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Dalam kondisi yang
tidak aman dan nyaman untuk investasi tentu saja investor tidak akan datang.
Hal ini sejalan dengan kondisi wisatawan manca negara. Keamanan suatu daerah
atau negara dan stabilnya kondisi politik akan mendukung kedatangan dan
hadirnya wisatawan.
Dampak positif pariwisata dari
aspek politik :
a. Saling berkunjung dan saling
mengenal penduduk merupakan kunci mempererat persatuan dan kesatuan
b. Dengan lebih banyak mengenal
kekayaan dan keindahan tanah air melalui kunjungan wisata akan menumbuhkan rasa
memiliki, keinginan untuk memelihara dan mempertahankan negara yang pada
gilirannya tumbuh rasa cinta terhadap tanah air.
c. Memelihara hubungan baik
internasional dalam pengembangan pariwisata mancanegara terjadi saling
kunjungan antar bangsa sebagai wisatawan, sebagaimana halnya dalam pariwisata
nusantara, akan terjadi pula kontak-kontak langsung yang akan menumbuhkan
saling pengertian terhadap perbedaan dan akan menumbuhkan inspirasi untuk
selalu mengadakan pendekatan dan saling menghormati.
Dampak negatif pariwisata dari
aspek politik :
Banyaknya peluang & pemanfaatan
wisatawan mengundang perilaku yang tidak bertanggung jawab misalnya :
pemerasan, perjudian, prostitusi, pencurian, pengedaran barang barang
terlarang, penipuan dan lain-lain.
Contoh nyata dalam aspek politik:
Kondisi politik yang tenang dan stabil
merupakan prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Dalam kondisi yang tidak
aman dan nyaman untuk investasi tentu saja investor tidak akan datang. Hal ini
sejalan dengan kondisi wisatawan mancanegara. Keamanan suatu daerah atau Negara
merupakan dana stabilnya kondisi politik akan mendukung kedatangan dan
kehadiran wisatawan.
Saat kepeminpinan orde baru
dengan keadaan politik realif stabil sampai dengan tahun 1998, maka jumlah
kunjungan wisatawan juga stabil tanpa adanya penurunan. Akan tetapi pada saat
politik yang tidak stabil pada masa terjadinya kerusuhan masal tahun 1998,
banyak wisatawan yang membatalkan kunjungannya ke Indonesia sehingga terjadi
penurunan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia sehingga terjadi
penurunan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia.
Saat keadaan politik suatu Negara
aman dan tentram maka permintaan daya tarik wisata disuatu daerah akan
meningkat seperti kunjungan turis domestik dan mancanegara yang setiap tahun
bertambah ke Bali. Namun pada saat kondisi politik suatu Negara tidak aman atau
tentram maka terjadilah penurunan permintaan atau kunjungan seperti pada saat
Bom Bali di Tahun 2002 dimana kunjungan turis ke Bali menurun dikarenakan
kondisi politik pada saat itu yang tidak aman bagi para turis.
Berdasarkan uraian pada
pembahasan dapat disimpulkan betapa kondisi politik dalam negeri yang baik
disertai dengan tingkat keamanan yang memadai maka akan mempengaruhi bisnis
pariwisata dan bisnis turunannya seperti hotel, restoran dan jasa transportasi.
G. Dukungan pemerintahan terhadap pariwisata berkaitan dengan budaya
Pariwisata di Indonesia adalah
salah satu aspek yang sangat berpengaruh
bagi berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kecil
hingga masyarakat kalangan atas.
Negara Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau,beragam bahasa
dan kebudayaan menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya alam yang didalamnya berpotensi untuk dijadikan sebagai objek wisata.
Untuk membangun dan
mengembangkan pariwisata di Indonesia,diperlukan
dukungan dari berbagai pihak.melihat latar belakang dunia pariwisata yang
memiliki banyak fungsi dan kegunaan untuk masyarakat maka dalam mengembangkan pariwisata harus melibatkan
peran masyarakat sebagai partisipan dan pemerintah sebagai motor penggeraknya.
Berikut adalah bidang-bidang
kehidupan yang berkaitan dengan dunia Pariwisata:
1. Bidang
Sosial
“Bhineka tunggal ika” demikian
semboyan Negara Indonesia yang secara tersirat menggambarkan betapa erat ikatan
sosial antar masyarakat Indonesia. Dalam keanekaragaman budaya tersebut terdapat nilai-nilai sosial yang harus dijaga
dan dilestarikan dari generasi ke generasi.budaya merupakan aspek soaial yang
menjadi bagian dari pariwisata.untuk itu peran pemerintah dalam bagian ini
yakni menggerakan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan rakyat yang berguna bgi
masyarakat banyak sekaligus dapat
mempererat ikatan keakraban antar sessama.
Sebagai contoh: kegiatan festival
tarian Jember,lomba mendayung ,kkegiatan-kegiatan wisata pantai seperti Sail
Banda,visit manado,kegiatan-kegiatan survey lokasi pantai oleh tim-tim riset.
2. Bidang
Ekonomi
Dampak periwisata terhadap bidang
ekonomi cukup berpengaruh bagi pembangunan Indonesia. Mulai dari pendapatan
perorangan hingga pendapatan daerah dan pendapatan nasional.dalam hal ini
peranan pemerintah diperlukan dalam mendukung masyarakat melalui
kegiatan-kegiatan perekonomian pelatihan-pelaatihan bisnis bagi masyarakat
menengah kebawa,menyediakan modal dan peluang usaha bagi para pengusaha,dan membangun
periwisata indonessiaa agar lebih menarik perhatian wisatawaan-wissatawan
dengan demikian bidang pariwisata dapat berpotensi dalam mendukung kemajuan
Negara Indonesia.
3. Bidang Pendidikan
Di era globalisai
ini,pertukaranunsur-unsur ilmiah,budaya dan keagamaan merambat dengan sangat
cepat mengingat dunia yang seakan-akan sudah tidak berbatas akibat kemajuan dan
kecanggihan teknologi.untuk itu generasi muda perlu dididik guna menjadi generasi yang berakhlak dan
berbudi pekerti yang baik.berkaitan dengan dunia pariwisata,pemerintah
diharapkan menyediaka sarana-sarana belajar,mendukung kegiatan-kegiatan yang mendidik seperti study
tour,magang,kursus bahasa asing dll.
Demikianlah penjelasan tentang
peran pemerintah dalam pengembangan
pariwisata di Indonesia.
Comments
Post a Comment